Anis Matta: Etnis Melayu Paling Lentur dan Mudah Membaur

PKS Payakumbuh - Presiden PKS Anis Matta mengatakan etnis Melayu merupakan etnis yang paling lentur dan mudah membaur dengan etnis lain. Hal ini dikatakannya saat berpidato di hadapan masyarakat Pulau Penyengat di halaman Masjid Sultan Riau, Penyengat.

"Etnis Melayu adalah etnis yang paling lentur dan mudah membaur dengan etnis lain," ujar Anis Matta, Sabtu (9/11).

Anis mengatakan kelenturan itu pula lah yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan Indonesia.

"Indonesia yang memiliki ratusan etnis ini bingung ketika memutuskan sebuah bahasa persatuan hingga akhirnya bahasa Melayu yang dipilih," katanya.

Kenapa bukan bahasa Jawa yang dipilih karena digunakan oleh sebagian besar penduduk.

"Karena bahasa Melayu dalam strukturnya mengandung nilai egalitarianisme atau persamaan. Bahasa yang sederhana dan bisa menyerap kosa kata dari bahasa yang lain. Dan tata bahasanya juga mudah. Oleh karena itu bahasa melayu digunakan sebagai bahasa persatuan," terang Anis.

Anis Matta juga mengatakan Gurindam yang ada di tanah Melayu ada kesamaan dengan syair dalam bahasa arab pada jamannya. Misalnya akhiran katanya yang seragam.

"Yang saya herankan org Melayu disini kawin dengan orang Bugis anaknya jadi raja. Jadi kalau anak saya kawin dengan orang Melayu bisa juga jadi raja," ujar Anis berseloroh.

Dalam kesempatan kunjungan ke Pulau Penyengat ini Presiden Anis Matta dan rombongan selain  mengunjungi Masjid Sultan Riau juga ke Makam Raja Haji Fisabilillah dan keluarga kesultanan Riau Lingga.[dm]

Pleno KPUD Padang: Mahyeldi-Emzalmi Unggul 1.698 Suara

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara Sidang Pleno KPU Padang atas Pilwalkot putaran kedua yang digelar hari ini, Selasa (11/3) di Hotel Inna Muara, Padang, pasangan Mahyeldi-Emzalmi unggul dengan perolehan suara 148.864. Sedangkan pasangan Desri Ayunda-James Helyward memperoleh 147.166 suara.

Dengan demikian pasangan yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi pemenang Pemilihan Walikota-Wakil Walikota Padang periode 2014-2019 dengan selisih 1.698 suara.

Putaran kedua pilkada ini digelar karena pada putaran pertama beberapa waktu lalu, dari sepuluh pasangan tidak ada satu pasangan pun yang meraih suara 30%. Dua pasangan yang terbanyak meraih suara berhak mengikuti putaran kedua.

Dalam putaran pertama, pasangan Mahyeldi-Emzalmi meraih 92.218 suara (29,46%), sementara Desri Ayunda-James Helyward memperoleh 59.845 suara (19,11%).

Desri Ayunda-James Helyward yang maju dari jalur independen, di putaran kedua disokong oleh hampir seluruh partai mengeroyok pasangan Mahyeldi-Emzalmi yang diusung PKS dan PPP.

(foto: pasangan Mahyeldi-Emzalmi saat pengundian nomor urut, dapat nomor urut 10 dari 10 pasangan yang berlaga di Pilwalkot Padang)

Fahri: Operasi Intelijen dan Penyadapan Intai Rakyat Indonesia

Anggota Komisi 3 DPR RI Fahri Hanzah mengatakan terbukanya hasil sadapan antara Sutan Bathoegana dan Rudi Rubiandini seharusnya membuat bangsa Indonesia mengucapkan belasungkawa bahwa ternyata di negeri ini ada operasi intelijen dan penyadapan yang secara aktif mengintai rakyat Indonesia.

"Ternyata negara yang menghargai HAM telah mati dan kita semua kembali ke zaman batu di mana negara secara sepihak merampas kebebasan individu dan privasi," ujar Fahri melalui siaran persnya yang diterima PKS Nongsa, Selasa (26/2).

Menurut Fahri, KPK harus menjelaskan kepada publik kapan seseorang mulai disadap dan khususnya dalam kasus ini apa dasar penyadapan atas Sutan dan Rudi yang keduanya adalah pejabat tinggi dalam industri strategis nasional. 

"KPK juga harus menjelaskan kapan seseorang mulai dan berhenti disadap. Sebab dalam konvensi internasional menyadap adalah pelanggaran HAM," ungkap politisi PKS ini.

Fahri mengatakan, dapat dibayangkan bagaimana pengintaian itu dilakukan sebab sejak Ramadhan tahun lalu rupanya dua pejabat tinggi ini telah diintai persis seperti pengintaian kepada pengedar narkoba.

"Maka antara penegakan hukum dan operasi intelijen telah digabung dan ini telah ditolak oleh konstitusi negara amandemen ke-4 dan termasuk UU intelijen," katanya.

Fahri mengaku sudah sering menyatakan bahwa di Indonesia aturan penyadapan itu kosong setelah Mahkamah konstitusi (MK) membatalkan mandat PP penyadapan dari UU No. 11 tahun 2008 pasal 31 ayat 4. 

"Karena itu kekosongan aturan ini sangat mungkin dipakai untuk melakukan penyadapan secara ilegal," lanjutnya.

Penyadapan di Indonesia, kata Fahri telah menjadi skandal yang paling besar dan telah mengarah kepada hancurnya kedaulatan dan stabilitas negara tapi Presiden SBY diam saja. 

"Dapat dibayangkan betapa banyak rahasia negara di tangan orang-orang yang tak bertanggung jawab sekarang termasuk data pribadi Presiden SBY," tutupnya.[dm/pksnongsa.org]

Fahri Hamzah Nilai PDIP Takkan Pernah Capreskan Jokowi

Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah, menyatakan dirinya meyakini Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, alias Jokowi, takkan pernah dicalonkan oleh PDI Perjuangan sebagai capres di pemilu 2014.

"Saya tak percaya Jokowi akan dicalonkan PDIP. Karena itu akan menjadi modal bagi lawan-lawan politik PDIP dan Jokowi untuk menyerang motif aji mumpung mereka," kata Fahri di Jakarta, Selasa (4/3).

Dalam kerangka itu, serangan-serangan itu akan membuat PDIP kehilangan DKI Jakarta sebagai basis pembangunan politik yang sudah lama lepas dari tangan mereka.

Apalagi kalau Jokowi hendak dicapreskan menjelang pemilu legislatif 9 April. Menurut Fahri, hal itu akan berbuah negatif karena semua kubu parpol dan capres akan menggalang seluruh kekuatan kampanye mereka untuk menyerang PDIP.

"Dan yang paling akan menjadi operatornya adalah partai yang selama ini dikorbankan oleh naiknya PDIP, yakni partai pemerintah," kata dia.

Alasan kedua yang membuat Fahri tak yakin PDIP akan mencapreskan Jokowi, adalah partai banteng merah itu belajar dari kasus Mangku Pastika di Bali dan Bibit Waluyo di Jateng. Yakni terkait loyalitas. Baik Pastika atau Bibit, agak mirip Jokowi dimana basis mereka bukan kaderisasi internal.

Karena itu, Fahri menyatakan dirinya tak percaya bahwa Megawati akan menyerahkan senjata pamungkas, posisi capres itu, kepada Jokowi secara sungguh-sungguh.

"Kecuali hanya untuk diiming-imingkan saja. Terutama Megawati, beliau sangat sakit hati dengan kejadian di Bali dan Jateng itu," kata dia.

Argumen loyalitas, lanjutnya, juga menjadi titik tolak untuk menilai masa depan PDIP sendiri sebagai partai yang mempertahankan trah presiden Soekarno.

Kalaupun disebut Megawati, sebagai ketua umum PDIP, bisa saja mengontrol Jokowi sebagai presiden, seperti terjadi di India dengan Sonia Gandhi, menurut Fahri, hal itu takkan mungkin terjadi.

Menurut Fahri, Megawati dan Sonia Gandhi berbeda. Di India, Sonia tak boleh jadi Perdana Menteri (PM). Tapi sebagai ketua partai, dia bisa mengontrol 100 persen PM Singh karena negara itu menerapkan sistem parlementer.

"Dalam sistem demikian, nyawa itu di ketua partai. Kalau di Indonesia, presiden adalah penguasa prerogatif. Ketua partai tak ada gunanya," kata Fahri.

"Jadi mustahil kalau Megawati membiarkan seolah-olah dia akan bisa mengontrol Jokowi," tandasnya.[beritasatu]

Koalisi Partai Islam Ancam Partai Nasionalis

Dalam survei yang dilakukan Media Survei Nasional (Median) mencoba mengabungkan hasil perolehan suara partai-partai Islam peserta pemilihan umum 2014. Hasilnya dari lima partai Islam yang merupakan peserta Pemilu mendapatkan presentase suara sebesar 19,6 persen.

Direktur Riset Median, Sudarto menilai, elektabilitas partai-partai Islam yang diakumulasikan menyebutkan PKS miliki 5,1 persen, PAN 3,5 persen, PPP 4,9 persen, PKB 5,0 persen, PBB 1,1 persen. "Maka bukan tidak mungkin gabungan partai-partai Islam ini bisa menentukan figur penentu pada Pilpres mendatang," kata Sudarto di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2014).

Sudarto menuturkan, bila koalisi partai Islam terjadi bisa terjadi kemungkinan itu akan memiliki elektabilitas di atas 20 persen. Hal itu tentu bisa saja terjadi bila partai Islam kompak untuk melakukan koalisi dalam Pemilu nanti.

"Ini pernah terjadi saat koalisi partai Islam atau dikenal poros tengah berhasil mendorong Gusdur dan Megawati menjadi presiden dan wakil presiden pada tahun 1999 lalu," ucapnya.

Sudarto mengatakan, jumlah sampel responden dalam survei Median adalah 1.500 orang dengan Margin of error sebesar +/- 2,57 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dilakukan pada 28 Januari hingga 15 Februari 2014, dan sampel dipilih secara random dengan Multistage Random Sampling di 33 provinsi Indonesia.

"Survei dilakukan dengan menggunakan kuesioner dengan metode face to face interview," ucapnya.[tribunnews]

Anis Matta Imbau Kader PKS Ambil Cuti Jelang Kampanye

Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta meminta seluruh kader PKS untuk mengambil cuti dalam masa kampanye jelang pemilihan umum 2014.

"Saya mengimbau kepada seluruh kepada daerah dari PKS dan semua kader PKS untuk mengambil cuti seminggu atau 2 minggu sebelum dilaksanakannya pencoblosan," ujar Anis saat menghadiri acara pelatihan Jurkamnas, di Hotel Sultan, Kamis 5 Maret 2014. 

Menurut Anis dengan mengambil cuti para kader bisa fokus dalam kampanye yang dilakukan oleh PKS.

"Kader PKS harus mengorbankan segalanya untuk pemilu legislatif nanti," katanya.

Akan tetapi lanjut Anis, hal tersebut belum diwajibkan untuk dijalankan oleh kadernya. Namun, dia mengatakan salah satu Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan yang merupakan kader PKS telah menyatakan akan cuti selama sebulan sebelum pemilu.

"Ini belum kami wajibkan, tetapi sudah ada contoh pak Gubernur Jawa Barat akan meminta cuti untuk kampanye penuh," imbuhnya.[dm/viva]

DPW PKS Se-Sulawesi Sepakat Calonkan Anis Matta-Risma

Kader-kader Partai Keadilan Sejahtera se-Sulawesi mencoba membangun wacana pencapresan Anis Matta berpasangan dengan Walikota Surabaya Tri Rismaharini dalam Pilpres 2014 mendatang.

"Enam Dewan Pimpinan Wilayah PKS se-Sulawesi telah sepakat mencalonkan Ustadz Anis berpasangan dengan Ibu Risma," ujar Ketua DPW PKS Sulsel, Andi Akmal Pasluddin saat dalam keterangan pers-nya di kafe Excelso, Mall Panakukang, Makassar, Kamis (6/3/2014).

"Kami menganggap bahwa Ustadz Anis adalah mutiara dari timur yang punya ide-ide cemerlang dan peta jalan memimpin bangsa, demikian pula Ibu Risma yang sukses memimpin Surabaya," imbuhnya.

Akmal menambahkan, paket Anis-Risma merupakan kombinasi pas, perpaduan kepemimpinan yang nasionalis dan juga sesuai dengan prinsip keterwakilan gender dan kapabilitas Risma memimpin Surabaya. Selain Risma, dua nama tokoh lainnya juga dipandang sebagai figur alternatif untuk menjadi cawapres Anis adalah mantan Panglima TNI Djoko Susanto dan Walikota Bandung Ridwan Kamil.

Selain Anis, partai berlambang bulan sabit kembar ini juga masih memiliki dua figur yang siap dicapreskan, yakni mantan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.[detik]