Petani Payakumbuh Puas Dengan Kinerja Walikota Riza Falepi

PKS Payakumbuh - Nyaris tiga tahun tak turun ke sawah, akhirnya sejak Januari 2014, puluhan petani di Kelurahan Sungai Durian, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori (Latina), kembali bergairah masuk sawah. Lebih kurang 28 hektar sawah milik petani itu, sudah dialiri air, lewat sistem pipanisasi. Sebesar Rp150 juta lebih, dana APBD dikucurka, buat mengalirkan air ke sawah ini lewat pipa berukuran 300 mm.

Ketika Walikota Riza Falepi berkunjung ke Kelurahan Sungai Durian, Senin (14/4), petani setempat, langsung menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus kepada walikota. “Terimakasih banyak pak walikota, kami sudah dapat bertanam (menanam padi, Red) kembali. Kalau tidak pertolongan pak walikota, entah bagaimana nasib kami petani kecil ini,” sebut Buyuang Bulan mewakili petani setempat.

Menurut Buyung Bulan, jika padinya menjadi, mereka berniat akan berikan beras buat keluarga walikota. “Meski tidak banyak, tapi pak walikota harus menikmati beras, dari hasil padi yang kami tanam,” kata Buyung Bulan.

Walikota Riza Falepi, di depan puluhan petani tersebut, mangaku terharu dengan pernyataan polos petani setempat. Pasalnya, sawah milik puluhan petani itu, selama ini sulit mendapatkan air. Hujan yang diharapkan pun, tak mampu menolong menyuplai air, karena tanah yang berpasir.

Melihat kondisi itu, Walikota Riza Falepi, perintahkan Kadis PU Muswendri Evites dan Kabid Pengaiaran Muslim, mencari solusi, agar petani setempat bisa turun ke sawah kembali. Solusinya diperoleh, dengan program pemasangan pipa dari saluran irigasi melewati Sungai Batang Lampasi, sepanjang 80 meter. Begitu kegiatan itu rampung Desember 2013, awal tahun 2014, petani tancap gas turun ke sawah, dan sekarang padinya sudah mulai menguning.

Menurut Muslim, program pipanisasi buat menyalurkan air ke sawah, program alternatif bagi Dinas PU untuk pengganti saluran irigasi. Program ini dilakukan, terhadap daerah yang berlembah-lembah, dan tak memungkin membuat saluran irigasi. Dibanding dengan pompanisasi yang butuh biaya operasional sangat besar, program pipa jauh lebih kecil. Tahun 2013, selain di Sungai Durian, program yang sama juga dibangun di Kelurahan Prambahan kecamatan yang sama.(rfk)

Payakumbuh Rancang Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

Bappeda Kota Payakumbuh gelar acara Seminar Pengelolaan Persampahan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, di aula sebuah hotel melati di Sicincin Mudiak, Kecamatan Payakumbuh Timur, Selasa (4/3). Gelar acara ini dibuka Walikota Riza Falepi, diikuti 200 peserta. Melibatkan unsur tokoh adat, tokoh masyarakat, BUMN/BUMD dan swasta serta unsur kepala kelurahan, camat dan SKPD terkait.

Walikota Payakumbuh Riza Falepi, saat membuka seminar, menyampaikan keinginan kuatnya dalam memberdayakan kelurahan bersama LPM, untuk mengelola sampah warga setempat. “Jika pengelolaan sampah dilakukan masyarakat kelurahan, biaya operasional pemko dalam pengelolaan sampah sekarang ini akan dapat ditekan, dan dialihkan kepada kegiatan lain.

Karena itu, Ketua Bappeda Payakumbuh Rida Ananda, mendatangkan tiga pakar tingkat nasional sebagai narasumber dalam seminar, yaitu Direktur Of Greenlife Pertamina Foundation, Lendo Novo, pakar Lingkungan Hidup Unand Prof. Dr. H. Ardinis Arbain, dan Deputi Pengelola B3 (Bahan Berbahaya Beracun) dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Walikota Riza berharap, seminar dimaksud melahirkan output metode tepat untuk pengelolaan persampahan di Payakumbuh. Munculnya inovasi baru, sesuai dengan karakteristik masyarakat Payakumbuh dalam pengelolaam sampah. Serta meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah.

Dampak jangka panjang yang diharapkan dengan pengelolaan sampah berbasis masyarakat itu, terciptanya manajemen pengelolaan kota hijau (green city) dan green open space atau ruang terbuka hijau. Kemudian, pengurangan dan pengolahan limbah dan sampah dengan menerapkan zero waste.

Berikutnya, pengembangan sistem transportasi berkelanjutan yang mendorong warga untuk menggunakan transportasi publik ramah lingkungan. Serta terciptanya, peningkatan kualitas air, sumber energi yang efisien dan ramah lingkungan dan penerapan bangunan hijau yang hemat energi.

Pimpinan SKPD Buat Perjanjian Berantas Korupsi Dengan Riza Falepi

Pemko Payakumbuh punya komitmen tinggi dalam pemberantasan korupsi. Seluruh pimpinan SKPD membuat kesepakatan dalam bentuk perjanjian dengan Walikota Payakumbuh Riza Falepi, untuk menyanggupi pencapaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggung- jawabkan, sebagai bentuk aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di jajaran pemko.

Penandatanganan kesepakatan itu berlangsung di  Balaikota di Bukik Sibaluik Payakumbuh, Kamis (6/3). Dari pimpinan SKPD, naskah kesepakatan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi itu ditandatangani oleh Kepala Inspektorat Drs. Syahrial, Kepala Bappeda Drs. Rida Ananda, Kepala DPPKA Drs. Syafwal, MM, Kepala Badan Penanaman Modal PTSP Marta Minanda, ST, MT, Kabag Dalminbang Setdako Ir. H. Revdinal dan Kabag Humas Setdako Jhon Kenedi, S.Sos.

Walikota Payakumbuh Riza Falepi ketika dihubungi, mengemukakan, naskah kesepakatan yang ditandatangi pimpinan SKPD, tidak  hanya sebuah formalitas, guna memenuhi program aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.  Tapi,  benar-benar diaplikasikan dengan ikhlas, dengan niat karena Allah SWT.

“Bukan karena takut terhadap KPK atau aparat penegak hukum, melainkan berdasarkan ajaran Islam. Kita harus membuktikan kepada publik, bahwa seluruh pegawai di jajaran pemko punya karakter dan punya komitmen yang tinggi terhadap pemberantasan korupsi ini,” tegas walikota.

Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah itu, juga menuntut trasparansi pemko dalam hal kegiatan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Menurut Asisten I Yoherman selaku wakil ketua tim koordinasi aksi pencegahan dan pembarantasan korupsi  Payakumbuh dan Sekretaris tim Rida Ananda,  publik dapat mengakses seluruh kegiatan pembangunan dan laporan keuangan daerah yang dipublikasikan pada website Payakumbuh.

Tim koordinasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Payakumbuh, secara berkala akan membuat laporan hasil pembangunan dan laporan pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah pusat dan provinsi. Selain itu, tim juga akan melakukan sosialisasi kepada SKPD dan publik, terhadap kegiatan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi ini, kata Yoherman.

Walikota Riza Falepi Hadiri Rakor Camat dan Lurah

Guna meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan sekaligus sebagai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kelurahan , Pemko Payakumbuh melalui Bagiam Tapem menyelenggarakan Rapat Koordinasi antara Pemda bersama Camat dan Lurah Rabu (5/3) bertempat di Aula Balaikota Bukik Sibaluik.

Rakor tersebut diikuti Camat dan Lurah se Kota Payakumbuh selain dihadiri Walikota juga dihadiri Asisten I Yoherman, Kabag Tapem Erwan dan beberapa pimpinan SKPD yang menjadi narasumber diantaranya Kepala Bappeda Rida Ananda, Kepala Disduk Capil Mediar Indra, Kepala Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Zulinda Kamal, Kepala Kantor Kesbang Pol Elfriza Zaharman dan pimpinan KPP Pratama Payakumbuh

Walikota Riza Falepi dihadapan Camat dan Lurah menyebutkan setelah melihat dan mengkaji beberapa profil kelurahan maka tidaklah efisien seperti kurangnya personil atau pegawai, minimnya anggaran dan kurangnya sarana . oleh karena itu kita lakukan penataan kelurahan dengan memperkecil jumlah kelurahan dan saat ini sudah ditetapkan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan dalam Kota Payakumbuh.

Tahun 2014 ini melalui Ranperda yang sedang dalam tahap pembahasan dengan DPRD Kota Payakumbuh ditargetkan dari hasil penggabungan 25 Kelurahan menjadi 11 Kelurahan baru. Dan tahun 2015 nanti akan diberikan penambahan anggaran bagi kelurahan yang telah bergabung tersebut sebesar Rp.100 juta yang ditumpangkan pada SKPD Kecamatan, ujar walikota

Ditambahkan Riza Falepi kedepannya jika kelurahan sudah mampu mandiri juga akan diberikan kewenangan tambahan seperti pengolahan sampah dalam hal ini diminta lurah bisa berinisiatif untuk menjadi percontohan pengolahan sampah dan pada akhirnya akan menghasilkan pemasukan bagi kelurahan

Dibagian lain di katakan lurah sebagai ujung tombak pemerintahan diharapkan bisa menjabarkan Visi dan Missi Walikota diantaranya program sosial dimana Kota Payakumbuh telah membentuk Unit Layanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN) yang berkantor di GOR Kubu Gadang untuk melayani permasalahan sosial masyarakat, lurah memfasilitasinya.

Reward WTN, Riza Falepi Terima Bus Sekolah

Kementerian Perhubungan RI beri reward berupa sebuah kendaraan micro bus atau bus sekolah buat Kota Payakumbuh. Kendaraan berkapasitas 29 tempat duduk itu, diberikan Menteri Perhubungan E. E Mangindaan, menyusul prestasi yang diukir kota ini,  sebagai  perebut piala Wahana Tata Nugraha 2013.

Setelah diterima dari Dirjen Perhubungan Darat, di Jakarta, awal Februari 2014, oleh Sekretaris Dishubkominfo Dahler, SH,  bus tersebut diserahkan Walikota Riza Falepi kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi  Payakumbuh, Adrian, SH, M.Si, dalam acara di halaman Balaikota, Kamis (6/3). Penyerahan kendaraan ini ikut disaksikan Asisten I Setdako Yoherman, SH, S.Sos, Staf Ahli Walikota Hendri Refdinal dan sejumlah pimpinan SKPD lainnya.

Walikota Riza Falepi meminta Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi, memelihara kendaraan tersebut dengan baik.  Kendaraan bantuan ini, sangat bermanfaat, untuk  membantu transportasi pelajar ke sekolah, selain buat  mengantisipasi  sewaktu-waktu terjadinya lonjakan calon penumpang di kota ini.  Walikota berharap,  Kementerian Perhubungan RI tahun ini kembali memberi bantuan kendaraan yang sama dan  fasilitas lainnya buat Payakumbuh.

Keterangan Kepala Dishubkominfo Adrian, reward bus sekolah  yang diterima itu, terasa sangat nikmat dan membuat seluruh staf lega dan puas. Karena, untuk mendapatkan gelar terbaik dalam penilaian Wahana Tata Nugraha, cukup menguras energi seluruh jajaran Dishubkominfo.

“Bayangkan, selama iven ini digelar, prestasi Payakumbuh berada pada kasta kedua, dengan 7 kali memperoleh plakat Wahana Tata Nugraha. Selama tujuh tahun itu pula, jajaran Dishubkominfo terus membenahi persoalan lalulintas dan transportasi angkutan perkotaan yang kian kompleks. Mudah-mudahan, ke depan, motivasi seluruh staf makin tinggi dalam pelaksanaan tugas,” kata Adrian.

Dikatakan, pengoperasian bus sekolah, bukan mematikan angkutan kota yang sudah ada. Tapi, hanya  melayani rute sekolah yang belum dijangkau angkutan kota. “Pokoknya, kita tak akan mengganggu rute yang telah ada dan  dilewati angkutan kota,” jamin Adrian.

BMT Al-Fataya Bina Pedagang Garendong Di Payakumbuh

Pedagang garendong (pedagang usaha mikro memakai sepeda motor) menjadi binaan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Al Fataya Payakumbuh. Walikota Riza Falepi saat meresmikan pemakaian kantor pusat BMT Al-Fataya di pusat pertokoan eks emplasement, di kawasan Jalan Lundang, Kamis (6/4), berharap BMT Al Fayata mampu meningkatkan ekonomi pedagang garendong di kota ini yang jumlahnya sudah mencapai seribu pedagang.

Saat peresmian itu, Walikota Riza Falepi bersama KepalaBMT Al Fataya Edi Kusmana, menyerahkan dana bantuan Rp29 juta kepada pedagang garendong, untuk tambahan modal. Bantuan berasal dari dana yang dihimpun lewat dompet Dhuafa Harian Singgalang, PASS TV dan BMT Al Fataya sendiri. Disaksikan Kadis Koperindag Indra Sofyan, Kacab Dompet Dhuafa Singgalang, Musfi Yendra, Ketua BMT Ventura Indonesia, Saad Soeharto, dan undangan lainnya.

Keberadaan pedagang garendong cukup besar dalam memacu pertumbuhan ekonomi di kota ini. Transaksi yang terjadi di Pasar Ibuah, dari subuh hingga pukul 08.00 WIB, sebesar Rp2 miliyar lebih, sebuah catatan prestasi yang membuat Payakumbuh diapresiasi pemerintah pusat, sebagai kota penerima Invonasi Managemen Perkotaan dua kali, 2010 dan 2012. Menurut walikota, pedagang garendong merupakan pejuang ekonomi yang tak terlupakan.

Karena itu, manajemen keuangan dan manajemen usaha pedagang garendong harus ditingkatkan. Kehadiran BMT Al Fataya sebagai pembina, harus mampu mengayomi seluruh pedagang garendong, agar jangan sampai terperangkap atau terlilit utang dengan rentenir atau lintah darat, sebut walikota.

Menurut Kepala BMT Al Fataya Edi Kusmana, sebagai lembaga keuangan non-pemerintah yang berfungsi menerima dan menyalurkan dana umat, ia bertekad untuk membina pedagang usaa micro di Payakumbuh.

“Sederhananya, BMT hadir untuk mengelola dana umat sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. BMT bukan hanya berfungsi sebagai lembaga yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak, wakaf, dan sedekah bagi kaum dhuafa. Namun, BMT juga seperti koperasi yang berbasis syariah, dengan prinsip Islam” kata Edi Kusmana.